Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memastikan program untuk siswa bermasalah bukan wajib militer, melainkan pendidikan karakter kedisiplinan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan wacana penerapan wajib militer bagi anak-anak bermasalah. Mulai dari mereka yang terlibat geng motor, tawuran, atau anak-anak nakal.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian meminta Dinas Pendidikan (Disdik) segera mendata wilayah yang tidak memiliki SMP dan SMA untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak di wilayah tersebut.
Pemerintah menyoroti berbagai persoalan serius dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Masalah ini dianggap mengganggu proses pendidikan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebut pelajar usia remaja masuk kelompok yang rentan penyalahgunaan narkoba. Pasalnya, kelompok pelajar ini tergolong masih labil sehingga mudah terpengaruh atau terpapar.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pendidikan inklusif, bermutu, dan relevan dengan perkembangan zaman menjadi kunci untuk mencetak generasi unggul, cerdas, dan berkarakter kuat di masa depan.