“Kami berharap dengan perpanjangan ini, penanganan KLB Malaria bisa lebih efektif dan mampu menekan angka penyebaran kasus di seluruh wilayah Kabupaten Pohuwato,”ujarnya.
Selanjutnya, Wakil Bupati menegaskan bahwa pemda bersama seluruh instansi terkait, masyarakat dan pemangku kepentingan akan terus berupaya melakukan langkah-langkah preventif dan penanganan langsung terhadap masyarakat terdampak.
“Kami akan terus bekerja keras dengan semua pihak untuk memastikan penanganan berjalan sesuai rencana,”jelas Iwan Adam.
Ia pun menambahkan bahwa perpanjangan masa status tanggap darurat bencana non alam Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria telah disampaikan kepada Bupati Pohuwato, mengingat KLB Malaria masih menjadi ancaman bagi warga Pohuwato itu sendiri.
Sebagai informasi, KLB Malaria di Kabupaten Pohuwato telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Hingga saat ini, upaya penanganan terus dilakukan, mulai dari penyuluhan, penyemprotan insektisida, hingga pengobatan bagi warga yang terpapar. Progres penanganan ini di monitoring dan dievalusi oleh Kemenkes RI.
Pemerintah Kabupaten Pohuwato mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti arahan serta imbauan dari pemerintah daerah terkait pencegahan dan penanganan malaria.
Sementara itu, Kalaksa BPBD Pohuwato menambahkan bahwa kekurangan/keterbatasan logistik malaria RDT di Kabupaten Pohuwato sudah dilaporkan ke Kemenkes melalui rapat evaluasi (zoom) pekan kemarin.
